Bentengpos.id — Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan kepada Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.
Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai penyelenggaran Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Namun lebih diprioritaskan pada pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan.
Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten (Ipda) adalah Instansi yang berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), melihat akan hal tersebut Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPD Bengkulu memandang hal ini sangat perlu dipantau dengan serius.
LAKI Bengkulu berpendapat supaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam hal pengawasan fisik pembangunan di Desa maupun administrasi untuk melibatkan tim ahli yang berkompeten sehingga hasil audit yang dilaksanakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
” Hal ini terbukti dari pantauan lapangan beberapa kegiatan tidak sesuai perencanaan atau memang gagal dalam perencanaan, hal ini lah yang semestinya menjadi koreksi agar kebijakan di tingkat Desa memiliki kepastian manfaat,” ujar Ketua LAKI Bengkulu.
Ini harus dikerjakan dengan serius karena Dana Desa bukan barang baru, sejak digulirkan dari tahun 2015 hingga sekarang dan bandingkan dengan tingkat kemajuan Desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah, tak terlepas yang ikut bertanggungjawab dengan Dana Desa yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ketika berbicara BPD maka kinerja BPD Kabupaten bengkulu Tengah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, inilah yang menjadi pondasi atau dasar untuk bekerja menjadi penyeimbang kepentingan di Desa.
