Bentengpos.id — Pelaksanaan transaksi belanja melalui e-katalog di Kabupaten Bengkulu Tengah dilaporkan mengalami sejumlah kendala, yang mengindikasikan bahwa sistem administrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat tidak berjalan optimal.
Temuan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dari pantauan beberapa OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya memanfaatkan e-katalog untuk proses pengadaan barang dan jasa. E-katalog yang seharusnya menjadi platform utama untuk transaksi pengadaan, ternyata masih dihadapi berbagai masalah, seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pembaruan informasi, dan kurangnya pelatihan bagi pegawai yang terlibat dalam proses tersebut.
Penggunaan e-katalog adalah langkah penting untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam belanja pemerintah. Namun ada beberapa masalah teknis dan administratif yang perlu segera ditangani.
Beberapa pegawai OPD dinilai kesulitan dalam mengakses sistem e-katalog dan melakukan pembelian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Hal ini mengakibatkan adanya kekacauan dalam proses administrasi, yang berdampak pada lambatnya realisasi belanja dan potensi penyimpangan anggaran.
Pengelolaan administrasi yang tidak maksimal dapat menghambat pencapaian target pengadaan dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Penting bagi semua pihak untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan administrasi pengadaan, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah perbaikan yang mesti dilakukan termasuk peningkatan pelatihan bagi pegawai OPD mengenai penggunaan e-katalog, perbaikan sistem teknis, dan peninjauan kembali prosedur administrasi yang ada.
Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, proses pengadaan di Kabupaten Bengkulu Tengah dapat berjalan lebih efisien dan transparan di masa mendatang.
