Bentengpos.id – Kasus dugaan asusila yang melibatkan oknum Kepala Desa di Kabupaten Bengkulu Tengah kembali mencuri perhatian publik setelah viral di media sosial.
Kasus ini mencuat setelah istri dan anak dari oknum kepala desa tersebut diketahui mendatangi kos-kosan seorang mahasiswi yang diduga merupakan selingkuhan oknum tersebut.
Peristiwa ini memicu kegaduhan di masyarakat, dan banyak pihak mendesak agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas.
Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai langkah hukum atau sanksi terhadap oknum kepala desa tersebut. Masyarakat setempat serta netizen terus menunggu kepastian dari pihak berwenang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Tengah, Hendri Donal, SH., MH, ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, mengarahkan untuk menanyakan hal ini pada Asisten 1.
Dalam respon selanjutnya, Asisten 1, Nurul Iwan Setiawan, mengungkapkan bahwa belum ada laporan resmi dari Inspektorat mengenai kasus ini, dan menyarankan untuk menghubungi inspektur untuk informasi lebih lanjut, Sabtu (10 Agustus 2024).
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait proses penanganan kasus asusila yang melibatkan pejabat publik.
Masyarakat merasa kecewa dan khawatir bahwa kasus ini mungkin akan terabaikan atau tidak mendapatkan perhatian yang layak.
Belum adanya laporan resmi dan langkah hukum dari pihak berwenang menambah ketidakpastian dan menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan adanya pengaruh atau intervensi dalam kasus ini.
Sebagai tambahan, pihak Inspektorat yang menjadi kunci dalam proses penyelidikan kasus ini belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan terbaru.
Hal ini menambah ketidakjelasan mengenai tindakan apa yang akan diambil terhadap oknum kepala desa tersebut.
Kasus ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus asusila, terutama yang melibatkan pejabat publik.
Publik berharap agar pihak berwenang segera mengambil langkah konkret dan memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan adil sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sebagai langkah awal, masyarakat dan media terus menantikan perkembangan selanjutnya dan meminta agar pihak-pihak terkait memberikan klarifikasi serta tindakan yang memadai untuk menyelesaikan kasus ini.
