Bentengpos.id – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi Antikorupsi dan Program Pencegahan Korupsi pada Rabu (18/12/2024).
Acara ini berlangsung di Aula Hotel Tahura dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Drs. Hendri Donal, S.H., M.H.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk perwakilan anggota DPRD Bengkulu Tengah Sultan Muklis, Inspektur Daerah Welldo Kurniyanto, S.E., M.M., CGCAE, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Bengkulu Tengah.
Sebagai narasumber, turut hadir Kasi Pidana Khusus Kejari Bengkulu Tengah, Rianto Ade Putra, S.H., M.H., dan Kasat Reskrim Polres Bengkulu Tengah, AKP Saman Saputra, S.H. Keduanya memberikan materi seputar strategi dan langkah konkret dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
Dalam sambutannya, Drs. Hendri Donal, S.H., M.H., menegaskan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Korupsi merupakan musuh bersama yang harus kita perangi dengan komitmen kuat, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Program pencegahan ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujarnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mendukung agenda nasional pemberantasan korupsi.
Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pejabat serta masyarakat terkait pentingnya membangun budaya antikorupsi di berbagai sektor.
Narasumber juga menyampaikan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah praktik-praktik korupsi.
Diskusi interaktif dengan peserta turut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan, sehingga memperkuat pemahaman tentang ancaman korupsi serta langkah pencegahannya.
Acara ini diakhiri dengan deklarasi komitmen bersama untuk mendukung program antikorupsi di Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai wujud nyata dari visi menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari korupsi.
