Bentengpos.id – Persoalan terkait keberadaan honorer siluman, perangkat desa, hingga kepala desa yang lolos seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum mendapat perhatian serius dari DPRD maupun Pemda setempat.
Meskipun isu ini telah mencuat dan memicu keresahan di kalangan masyarakat, tidak ada langkah atau tindakan nyata yang diambil untuk menyikapi persoalan tersebut.
Sikap diam dari pihak terkait dan saling lempar tanggung jawab terlihat jelas ketika sejumlah pihak yang berkompeten dihubungi untuk memberikan klarifikasi.
Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan melalui pesan aplikasi WhatsApp kepada beberapa pihak terkait, tidak ada respons yang memadai terkait masalah ini.
Bahkan, beberapa pihak yang diharapkan memberikan penjelasan justru terkesan menghindar atau saling mengalihkan isu kepada pihak lain.
Kondisi ini menambah kekecewaan masyarakat yang berharap agar persoalan tersebut segera mendapat perhatian dan penanganan yang tegas.
“Masalah honorer siluman dan kepala desa yang lolos PPPK ini harusnya menjadi perhatian utama, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerimaan PPPK. Tapi sampai sekarang, tidak ada langkah konkret yang diambil. Kami hanya melihat respons yang tidak jelas dan terkesan saling lempar tanggung jawab antara pihak DPRD dan Pemda,” ungkap salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Menurut Biro Humas LSM LIDIK Bengkulu, Samsidan menyampaikan ,dugaan adanya honorer siluman yang diterima dalam seleksi PPPK berpotensi merugikan pihak yang benar-benar memenuhi kriteria.
Selain itu, praktik tersebut dapat mencoreng nama baik pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran negara serta transparansi dalam perekrutan tenaga kerja.
Sementara itu, perangkat desa dan kepala desa yang lolos seleksi PPPK pun ikut menjadi sorotan.
Beberapa pihak mempertanyakan apakah proses seleksi benar-benar dilakukan dengan fair, ataukah ada faktor tertentu yang mempengaruhi lolosnya mereka meskipun ada dugaan praktik kecurangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemda dan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah belum memberikan penjelasan resmi terkait permasalahan ini.
Masyarakat dan aktivis berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan yang tegas dan memberikan penjelasan yang jelas agar tidak ada kesan penutupan terhadap masalah yang sedang berkembang ini.
