Bupati Rachmat Riyanto Tandatangani LKPD Unaudited 2024, Tanda Komitmen Pemkab Bengkulu Tengah

Tata Kelola

Bupati Rachmat Riyanto Tandatangani LKPD Unaudited 2024, Tanda Komitmen Pemkab Bengkulu Tengah.

Bentengpos.id – Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, resmi menandatangani Berita Acara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2024, sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjalankan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Acara ini dilaksanakan secara virtual oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Kamis, 27 Maret 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Bengkulu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bengkulu Tengah didampingi oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektur Pembantu (Irabansus), yang semuanya berada di Ruang Rapat Bupati (RRB).

Penandatanganan Berita Acara LKPD Unaudited ini merupakan langkah penting dalam rangka evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024.

Bupati Rachmat Riyanto menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen Pemkab Bengkulu Tengah untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati Rachmat Riyanto berharap agar proses pemeriksaan LKPD Unaudited ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga hasil akhirnya dapat digunakan untuk perbaikan dan penguatan sistem keuangan daerah yang lebih baik lagi.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Bengkulu Tengah,” ujar Bupati Rachmat.

Kegiatan penyampaian LKPD Unaudited Tahun 2024 ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bengkulu Tengah untuk menunjukkan transparansi dalam penggunaan anggaran negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *