Penolakan Calon Anggota BPK dari Politikus oleh Calon Ketum PB PMII
Calon Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) untuk periode 2024-2027, Hasnu Ibrahim, menyatakan penolakannya terhadap pencalonan anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang berasal dari unsur politikus.
Menurut Hasnu, BPK merupakan lembaga yang diamanatkan oleh konstitusi untuk memeriksa keuangan negara. Karenanya, lembaga tersebut tidak boleh terkontaminasi oleh kepentingan politik praktis.
“Pintu masuk rusaknya sistem dan kelembagaan BPK itu tergantung wajah pimpinan dan para komisionernya,” ujar Hasnu pada Jumat (12/07/2024).
Hasnu menegaskan, proses seleksi pimpinan BPK harus benar-benar menghasilkan kandidat profesional yang memiliki rekam jejak dan prestasi yang mumpuni di mata publik.
Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII Bidang Politik, Hukum, dan HAM tersebut meminta Panitia Seleksi (Pansel) untuk berhati-hati dalam memilih calon agar tidak menimbulkan masalah dan bebas dari intervensi partai politik.
“Publik harus waspada, karena kami mencium ada semacam aroma tak sedap, karena ada kepentingan politis dan penyalahgunaan jabatan, terutama korupsi sistemik yang tengah dirancang dalam proses seleksi pimpinan BPK Periode 2024-2029,” kata Hasnu.
Ia juga mendesak Pansel dan DPR untuk mengedepankan aspek profesionalitas, integritas, dan prestasi dalam proses seleksi.
“Kami juga mendorong partisipasi publik agar memantau secara ketat proses rekrutmen pimpinan BPK Periode 2024-2029 agar melahirkan pimpinan BPK yang berkualitas, profesional, dan berintegritas,” pungkas Hasnu.
