Bentengpos.id – Salah satu desa di Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga saat ini belum melaksanakan Musyawarah Desa (MDST) untuk tahun anggaran 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, yang mengaku bahwa biaya operasional BPD untuk tahun 2024 belum diterima hingga saat ini.
“Jangankan untuk melaksanakan MDST, biaya operasional BPD tahun 2024 saja belum saya terima hingga saat ini,” ungkap Ketua BPD, Sabtu (15/3/2025).
Lebih lanjut, Ketua BPD menjelaskan bahwa masalah ini semakin rumit karena mantan Pj Kepala Desa (Kades) yang diundang untuk rapat terkait hal tersebut, tidak hadir.
Akibatnya, persoalan ini terus berlarut-larut dan mengancam kelancaran pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama menjelang Lebaran.
“Ini adalah hak masyarakat yang sangat ditunggu-tunggu, apalagi menjelang lebaran,” tambahnya.
Di tempat terpisah, Salah satu Perangkat Desa setempat juga mengeluhkan kondisi yang menggantung akibat ketidakhadiran mantan Pj Kades.
Selain Dana Desa (DD) yang belum cair, ia mengungkapkan bahwa selama tiga bulan terakhir, pihaknya belum menerima gaji tetap (siltap) untuk tahun 2025.
“Kami sudah masuk tiga bulan, namun belum menerima siltap untuk tahun 2025 ini,” keluhnya.
Dengan adanya persoalan yang berkepanjangan ini, masyarakat dan pemerintah desa setempat berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah melalui Inspektorat Daerah (IPDA) dapat turun tangan untuk menengahi persoalan ini.
Pasalnya, masalah ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, dan jika dibiarkan berlarut-larut dapat menyebabkan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.
Pihak terkait diharapkan segera memberikan solusi agar hak-hak masyarakat, seperti BLT dan pembayaran siltap, dapat segera disalurkan sesuai dengan yang seharusnya.
