Bentengpos.id, Jakarta – Sebuah video yang menampilkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menyebutkan bahwa kepala desa sering kali mengganggu LSM dan wartawan dengan perilaku yang tidak profesional, bahkan mengibaratkan mereka seperti “Bodrex” (obat pereda sakit kepala), mendadak viral di jagat maya.
Pernyataan kontroversial tersebut langsung menuai beragam respon dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, aktivis, hingga kalangan pejabat desa.
Dalam video yang beredar, Yandri Susanto terlihat berbicara dengan tegas mengenai keluhan yang diterimanya terkait praktik-praktik yang dianggap mengganggu proses pembangunan di tingkat desa.
Ia menyebutkan bahwa kepala desa terkadang menghalangi kerja LSM dan wartawan yang mencoba mengawasi jalannya program atau kebijakan desa, bahkan menyebutnya dengan istilah yang tidak biasa.
“Seringkali, kepala desa mengganggu LSM dan wartawan, mereka seperti Bodrex yang dianggap datang hanya untuk meredakan sakit kepala,” ujar Yandri dalam video tersebut.
Pernyataan tersebut langsung memicu polemik di media sosial dan mengundang reaksi keras dari berbagai pihak.
Banyak warganet yang merasa geram dengan pernyataan tersebut, sementara sebagian lainnya justru mendukung pernyataan Menteri Desa yang dianggap berani mengungkapkan kenyataan yang selama ini terjadi di lapangan.
Beberapa LSM dan wartawan yang aktif mengawasi dan melaporkan kegiatan di tingkat desa pun ikut angkat bicara. Mereka menilai bahwa pernyataan tersebut memberikan gambaran yang tepat mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas jurnalistik dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa.
“Kami memang sering kali mengalami hambatan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu, terutama dari kepala desa yang merasa terancam dengan laporan yang kami buat,” ujar salah satu wartawan yang enggan disebutkan namanya.
Di sisi lain, para kepala desa yang merasa disinggung dengan pernyataan tersebut menyatakan keberatan dan menilai bahwa Yandri Susanto tidak seharusnya menggeneralisasi seluruh kepala desa dengan istilah yang merendahkan.
Mereka berpendapat bahwa sebagian besar kepala desa telah bekerja keras untuk kemajuan desanya, meskipun tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.
Pernyataan ini menambah panjang daftar kontroversi yang mencuat di tengah masyarakat.
Banyak yang menganggapnya sebagai kritik tajam terhadap pengelolaan desa yang seharusnya lebih transparan dan akuntabel, namun ada juga yang melihatnya sebagai serangan terhadap kehormatan kepala desa yang sudah berusaha keras membangun daerahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memberikan klarifikasi resmi terkait video tersebut.
Namun, polemik ini diperkirakan akan terus berlanjut dan menjadi bahan perdebatan yang menarik di dunia maya.
