Bentengpos.id – Kabupaten Bengkulu Tengah saat ini tengah diramaikan oleh dugaan keterlibatan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berinisial FD dalam kasus asusila yang mencoreng nama baik Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anggota DPRD yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 2, yang meliputi Kecamatan Pondok Kelapa dan Pondok Kubang, dilaporkan terlibat dalam skandal perselingkuhan.
Insiden ini terkuak ketika istri dari oknum dewan tersebut, dalam keadaan emosional, melabrak keluarga dari selingkuhan suaminya.
Dugaan perselingkuhan ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi sorotan publik setelah kejadian tersebut terjadi pada minggu kedua bulan Ramadan pada bulan Maret 2024 yang lalu.
Pada saat itu, oknum dewan dan selingkuhannya diketahui berada di Jakarta, yang sering menjadi destinasi kunjungan mereka setiap minggu.
Kehadiran mereka di ibu kota sering memicu spekulasi mengenai hubungan yang tidak etis, terutama karena oknum dewan tersebut merupakan pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan masyarakat.
Sementara si wanita masih berstatus mahasiswi dan menurut keluarga oknum dewan membawa wanita tersebut tanpa izin dan pemberitahuan sama sekali.
Aksi istri oknum dewan melabrak keluarga selingkuhan terjadi di depan umum dan langsung menjadi viral di media sosial.
Reaksi publik semakin memanas setelah kejadian tersebar luas. Kritikan tajam terhadap oknum dewan serta partai politik yang menaunginya muncul dari berbagai kalangan.
Hingga saat ini, PKS belum memberikan tanggapan resmi atau tindakan tegas terkait kasus ini, menambah ketidakpuasan masyarakat yang merasa nama baik partai dan kepercayaan publik terhadap institusi politik semakin tergerus.
Kepedulian terhadap kasus ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya pemberitaan di media sosial dan massa.
Pengamat politik memperingatkan bahwa tanpa langkah tegas dari partai, reputasi PKS bisa terancam dan menciptakan preseden buruk bagi pejabat publik di masa mendatang.
Dugaan pelanggaran moral ini menimbulkan perdebatan tentang etika dan tanggung jawab pejabat publik.
Publik kini menantikan keputusan resmi dari PKS untuk memberikan kejelasan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Langkah konkret dari partai diharapkan dapat menegakkan integritas dan memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi di masa depan.
