Bentengpos.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Salah satu kewenangan penting BPK adalah melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebabkan kerugian negara.
Apa itu Tuntutan Ganti Rugi (TGR)?, Tuntutan Ganti Rugi adalah upaya hukum yang dilakukan untuk menuntut penggantian atas kerugian negara akibat tindakan atau kelalaian seseorang, baik itu pegawai negeri, pejabat, maupun pihak lain yang terkait.
TGR bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita negara dan mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Proses TGR oleh BPK
1. Identifikasi Kerugian Negara
Kerugian negara biasanya ditemukan melalui audit yang dilakukan BPK. Ketika ada indikasi kerugian, BPK akan mendokumentasikan dan mengumpulkan bukti terkait.
2. Penerbitan Surat Keputusan
Jika terdapat cukup bukti, BPK akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Kerugian Negara yang ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab.
3. Proses Penyelesaian
Pihak yang dikenai TGR diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau menyelesaikan kewajiban ganti rugi secara sukarela. Jika tidak, BPK dapat membawa kasus ini ke pengadilan.
4. Pelaksanaan Keputusan
Apabila keputusan TGR telah inkrah (berkekuatan hukum tetap), pihak terkait wajib mengganti kerugian sesuai dengan nominal yang ditetapkan.
Tindak Pidana bagi Pelanggar, Selain kewajiban ganti rugi, pelanggar yang terbukti dengan sengaja menyebabkan kerugian negara juga dapat dikenai tindak pidana. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Beberapa pasal yang sering digunakan dalam kasus ini adalah:
– Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal ini mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.
– Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tanggung jawab perorangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya. Proses hukum ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
Peran BPK dalam Meningkatkan Akuntabilitas, BPK memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel.
Dengan melaksanakan TGR, BPK tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berpotensi merugikan negara. Selain itu, proses ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh BPK merupakan instrumen penting dalam menjaga keuangan negara dari kerugian. Dengan menjalankan fungsi ini secara konsisten, BPK dapat terus meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara.
Bagi masyarakat, memahami TGR adalah salah satu cara untuk ikut mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
