GovTech: Bukan Sekadar Aplikasi, Kunci Layanan Publik yang Terintegrasi

Transformasi Layanan Publik: GovTech, Gerbang Menuju Integrasi dan Keefektifan

Pemerintah Indonesia Luncurkan GovTech, Wujudkan Keterpaduan Layanan Publik

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa Government Technology (GovTech) Indonesia yang akan diluncurkan pada Senin pagi bukanlah sekadar aplikasi, melainkan sebuah platform layanan terpadu.

Peluncuran GovTech merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

“GovTech ini bukan aplikasi, tapi merupakan upaya integrasi layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang selama ini punya aplikasi sendiri-sendiri. Ini sesuai arahan Presiden, dan targetnya pada September-Oktober ini sebagian layanan sudah bisa terintegrasi,” jelas Anas di Kantor Kementerian PANRB, Minggu (9/7).

Anas mengungkapkan, pihaknya tengah mengonsolidasikan layanan dari tujuh kementerian/lembaga ke dalam GovTech, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB.

“Kami terus bekerja keras melakukan integrasi ini. Salah satunya yang sedang dijalankan oleh Kemenkes ke dalam Satu Sehat,” ujar Anas.

Selain itu, Anas juga menyebutkan platform SmartASN yang akan diintegrasikan ke dalam GovTech. SmartASN merupakan platform kolaborasi digital yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan bagi ASN.

“SmartASN sekarang sedang diuji coba oleh lebih dari 5.000 ASN. Berbagai aplikasi terkait ASN akan diintegrasikan ke dalam satu portal,” jelas Anas.

Menteri PANRB mengimbau agar kementerian/lembaga tidak membuat aplikasi baru, kecuali untuk keperluan integrasi.

“Peluncuran GovTech ini akan dilakukan secara bertahap. Besok akan diumumkan Indeks SPBE untuk seluruh kabupaten/kota dan kementerian/lembaga, sebagai tolok ukur kematangan digitalisasi di masing-masing wilayah dan instansi pemerintah,” pungkas Anas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *